Komdigi Dorong ASN Komunikasi Publik Daerah Lebih Responsif Tangani Isu Publik di Era Digital

Ilustrasi(Dok Komdigi)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi)  melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, Kamis (3/7). Kegiatan ini diikuti perwakilan ASN dari Dinas Kominfo berbagai daerah, dengan tujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun strategi komunikasi berbasis isu publik yang responsif terhadap dinamika opini masyarakat di era digital.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Komunikasi Publik, Kemenkomdigi, Marroli Jeni Indarto, menegaskan pentingnya peran komunikasi publik sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

“Komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi. ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” kata Marroli dalam keterangan yang diterima hari ini.

Ia juga menyoroti amanat Permenkominfo No. 4 Tahun 2024, yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Marroli menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan.

Salah satu isu strategis yang dibahas secara mendalam adalah implementasi PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

“PP Tunas bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,” tegas Marroli.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, I Gede Permana, turut menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62 dari dimensi input, dengan indikator kesiapan yang sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber ahli di bidang komunikasi strategis dan analisis media sosial. Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A. Maulana, menyampaikan pentingnya menjadikan data dan suara publik sebagai fondasi strategi komunikasi pemerintah. Dalam paparannya, Reza menegaskan bahwa komunikasi publik tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus didukung oleh analisis media sosial yang real time dan terukur.

“Informasi negatif menyebar 80% lebih cepat daripada fakta. Tanpa pemantauan terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan. Di sinilah pentingnya ASN memahami cara kerja algoritma dan sentimen publik,” jelas Reza. 

Sementara itu, Hifni Alifahmi, Strategic Communication Expert dari Reputasia, memaparkan tentang perencanaan strategi komunikasi berbasis isu dengan pendekatan sistematis. Ia memperkenalkan berbagai model penyusunan strategi komunikasi berbasis data, termasuk model ROSTIR dan OASIS, yang lazim digunakan dalam kampanye komunikasi pemerintah di berbagai negara.

Menurut Hifni, strategi komunikasi yang efektif dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi. “Komunikasi publik hari ini harus holistik, melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan dampak sosial nyata. Peran ASN bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menjadi pendengar yang aktif dari masyarakat,” terang Hifni.

Bimtek ini juga menghadirkan sesi simulasi dan praktik langsung terkait penyusunan rencana analisis media sosial serta perancangan strategi komunikasi berbasis data. Melalui sesi ini, peserta diajak untuk memahami cara isu publik di media sosial bisa direspons cepat dan dikemas menjadi narasi strategis pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi ASN komunikasi publik di daerah agar lebih adaptif, analitis, dan kolaboratif dalam menyusun strategi komunikasi, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif yang berkembang cepat di ruang digital. Bimtek juga menjadi momentum memperkuat jejaring antar instansi dan daerah guna menciptakan narasi tunggal dan berkoordinasi. (H-2)