6 hours ago
4
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra memberikan salam hormat usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/ReutersKekuasaan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra di ujung tanduk. Hari ini, Selasa (1/7), Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan menonaktifkan Paetongtarn dari tugasnya sebagai perdana menteri.
Keputusan MK Thailand ini bukannya tanpa sebab. Semua ini berawal dari konflik antara Thailand dan Kamboja di perbatasan, yang berujung pada bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.
Berikut lini masa yang kumparan rangkum secara lengkap:
Baku Tembak di Perbatasan, 1 Tentara Kamboja Tewas
Konflik ini bermula ketika muncul laporan baku tembak di perbatasan Thailand dan Kamboja, tepatnya di wilayah Segitiga Zamrud yang merupakan perbatasan tiga negara -- Kamboja, Thailand, dan Laos. Satu tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam kontak senjata.
Kamboja mengeklaim pasukannya diserang terlebih dulu, sementara Thailand balas mengeklaim pasukannya hanya merespons tembakan.
Kedua negara sepakat untuk meredakan ketegangan. Namun, kedua negara saling melarang aktivitas perbatasan buntut dari konflik ini.
Panggilan Telepon yang Jadi Skandal: Paetongtarn Sebut Hun Sen 'Paman'
Perdana Mentri Kamboja Hun Sen Foto: REUTERS/Erik De CastroBerusaha meredam konflik, Paetongtarn memutuskan untuk berbicara dengan Hun Sen lewat sambungan telepon. Sayangnya, isi percakapan telepon itu bocor dan memicu kemarahan publik.
Kenapa bisa demikian? Dalam percakapan itu, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan 'paman'. Tak hanya itu, Paetongtarn menyebut komandan tentara Thailand di timur laut sebagai lawannya.
Isi percakapan itu sontak dikritik angkatan bersenjata Thailand. Selama ini, militer Thailand dikenal memainkan peran yang kuat dalam politik kerajaan dan politisi biasanya berhati-hati untuk tidak memusuhi mereka.
Mitra koalisi Paetongtarn, Partai Bhumjaithai, menyebut apa yang dikatakan perdana menteri termuda itu melukai martabat negara dan militer. Sementara partai oposisi utama, Partai Rakyat, meminta Paetongtarn mundur dan mengadakan pemilihan umum.
"Warga menginginkan pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah dan satu-satunya cara adalah memiliki pemerintahan yang sah," kata partai oposisi Palang Pracharath.
Partai itu juga menyatan percakapan telepon dengan Hun Sen menunjukkan bahwa Paetongtarn adalah pemimpin yang lemah dan tak berpengalaman, dan tidak mampu mengelola keamanan negara.
Paetongtarn Didemo Belasan Ribu Warga
Para pengunjuk rasa antipemerintah berkumpul di Monumen Kemenangan selama protes yang menuntut Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengundurkan diri setelah percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bocor. Foto: REUTERS/Athit PerawongmethaKepemimpinan Paetongtarn semakin di ujung tanduk ketika belasan ribu warga turun ke jalan dan menuntut putri Thaksin Shinawatra itu mundur.
Kemarahan massa saat demo tak terbendung. Mereka kebanyakan berasal dari kelompok Kaos Kuning dan meneriakkan yel-yel meminta Paetongtarn mundur.
Poster dengan tulisan: 'PM Jahat, Keluar!' hingga teriakkan 'PM, kau berkhianat!' menggema di lokasi demo di Bangkok.
Apalagi, Kaos Kuning merupakan kelompok yang penting. Kaos Kuning berawal dari sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan Thaksin Shinawatra pada awal 2000-an -- dan berhasil.
Paetongtarn Dituduh Tidak Jujur dan Langgar Konstitusi
36 senator mengajukan petisi agar Paetongtarn dipecat. Dalam petisi itu, Paetongtarn dituduh tidak jujur dan melanggar standar etis yang melanggar konstitusi atas percakapan telepon yang bocor dengan Hun Sen.
Jika pengadilan menerima petisi itu, maka pengadilan dapat memutuskan untuk menghentikan Paetongtarn dari tugasnya sesegera mungkin.
Tak hanya itu, Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional, yang keputusannya juga dapat menyebabkan dirinya dipecat.
Raja Thailand Setujui Perubahan Koalisi
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida menyambut para bangsawan di The Grand Palace di Bangkok, Thailand, Jumat (23/10). Foto: Athit Perawongmetha/REUTERSRaja Thailand Maha Vajiralongkorn pun menyetujui perubahan kabinet di tengah koalisi yang rapuh.
Dukungan Raja Vajiralongkorn terhadap kabinet yang baru dipublikasikan dalam lembaran pemerintah. Dalam lembaran itu, mantan Wakil Perdana Menteri Anutin Charvirakul digantikan oleh Phumtham Wechayachai yang menjabat sebagai menteri pertahanan selama tahun terakhir dan juga memimpin Kementerian Dalam Negeri.
Dengan posisi Wechayachai yang menggantikan Charvirakul, maka pos Kementerian Pertahanan kini kosong. Sementara Paetongtarn di kabinet menjadi menteri kebudayaan.
Paetongtarn mengaku menerima dan mengikuti semua prosesnya meski dia tidak ingin pekerjaannya terganggu.
"Jika anda bertanya apakah saya khawatir atau tidak, saya khawatir," katanya kepada wartawan.
MK Thailand Putuskan Nonaktifkan Paetongtarn
Mahkamah Konstitusi Thailand pun memutuskan menonaktifkan posisi Paetongtarn Shinawatra sebagai perdana menteri. Keputusan ini diambil untuk menunggu berjalannya kasus yang menuntut agar Paetongtarn dipecat dari jabatannya.
Dengan ditangguhkannya tugas Paetongtarn sebagai perdana menteri, maka pemerintah diperkirakan akan dipimpin wakil perdana menteri untuk sementara waktu.
Meski demikian, Paetongtarn akan tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan hasil reshuffle kabinet yang disetujui Raja Vajiralongkorn.
Dengan keputusan itu, maka kepemimpinan Paetongtarn sebagai perdana menteri hanya bertahan 10 bulan.
