Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.
Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.
Policy Paper SKSG UI bertajuk 'Kedaulatan Siber Indonesia' sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.
Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rent...