Turki Tangkap 3 Wali Kota dari Partai Oposisi atas Tuduhan Korupsi

Warga Kota Istanbul berkumpul untuk merayakannya setelah kandidat Partai Rakyat Republik (CHP) memenangkan pemilihan ulang Wali Kota Istanbul, di Betlikduzu (23/6). Foto: AFP

Turki menangkap 3 kepala daerah dari partai oposisi pada Sabtu pagi (5/7). Ada 3 wali kota oposisi yang ditangkap otoritas sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi.

Dikutip dari AFP, Partai Rakyat Republik (CHP) mengecam penangkapan para wali kota. Partai menyebut penangkapan itu sebagai operasi politik.

Penangkapan hari ini merupakan rangkaian terbaru dari manuver yang menargetkan pejabat terpilih dari CHP. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meningkatkan tekanan terhadap partai CHP yang menang besar melawan partai pimpinannya, AKP, dalam pemilihan lokal tahun lalu.

Penangkapan para wali kota itu terkait dengan dugaan korupsi yang berujung pada pemecatan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu. Pemecatan Imamoglu yang digadang-gadang jadi rival terbesar Erdogan dalam pilpres 2028 itu memicu aksi protes massal yang berakhir ricuh pada Maret lalu.

Awal minggu ini, polisi menangkap lebih dari 120 orang sebagai bagian penyelidikan dugaan korupsi di kubu oposisi di kota terbesar ketiga di Turki, Izmir.

Mereka yang ditahan berasal dari wilayah selatan Turki: Wali Kota Adana, Zeydan Karalar; Wali Kota Antalaya, Muhittin Bocek; dan Wali Kota Adiyaman, Abdurrahman Tutdere.

"Dalam sistem di mana hukum tunduk dan berlaku sesuai politik, di mana keadilan ditegakkan untuk satu kelompok dan mengabaikan kelompok lain, tidak ada seorang pun yang dapat mengharapkan kami mempercayai aturan hukum atau keadilan," kata wali kota oposisi di Ankara, Mansur Yavas, dalam unggahannya di X.

"Kami tidak akan tunduk pada ketidakadilan, pelanggaran hukum atau operasi politik," katanya lagi.

Partai DEM yang pro-Kurdi, partai terbesar ketiga di parlemen Turki, juga mengecam penangkapan itu dalam pernyataan yang keras.

"Tidak menghormati keputusan rakyat di kotak suara dan tidak mengakui keinginan rakyat menyebabkan keretakan yang dalam di masyarakat," katanya lagi.

"Operasi seperti ini bukan solusi, tapi memblokir jalan menuju Turki yang demokratis," ujarnya.