Bright Institute: Investasi Asing di Indonesia Kian Mahal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investasi asing yang masuk ke Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat lebih kecil dibandingkan pembayaran imbal hasilnya. Data Bank Indonesia menunjukkan, sepanjang 2015-2024, arus investasi asing bersih yang masuk sebesar 335,43 miliar dolar AS.

Sementara itu, pembayaran imbal hasil kepada pemodal asing mencapai 372,61 miliar dolar AS. Artinya, terdapat selisih keluar sebesar 38,46 miliar dolar AS. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa investasi asing di Indonesia semakin berbiaya mahal.

"Selama era Jokowi, pembayaran imbal hasil kepada investor asing lebih besar dibandingkan arus investasi yang masuk. Ini berarti Indonesia harus menanggung beban lebih besar dalam hal pembayaran keuntungan bagi pemodal asing," ujar Awalil Rizky dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Sebagai perbandingan, selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), arus investasi asing masuk mencapai 288,46 miliar dolar AS, sedangkan pembayaran imbal hasilnya hanya 232,63 miliar dolar AS. Dengan demikian, terdapat selisih masuk sebesar 55,83 miliar dolar AS.

Tren negatif ini terjadi secara terus-menerus sejak 2020. Pada tahun itu, investasi asing yang masuk tercatat sebesar 24,72 miliar dolar AS, sedangkan pembayaran imbal hasil mencapai 32,60 miliar dolar AS.

Kondisi memburuk pada 2021 dan 2022, sebelum mulai membaik pada 2023 dan 2024. Namun, tetap saja, pembayaran imbal hasil masih lebih besar dibandingkan investasi yang masuk. Pada 2023, arus neto keluar sebesar 12 miliar dolar AS, sedangkan pada 2024 sebesar 2 miliar dolar AS.

Investasi asing seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan cadangan devisa. Namun, realitasnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Jokowi hingga 2024 hanya mencapai rata-rata 4,22 persen per tahun.

Bahkan, jika tidak memperhitungkan dampak pandemi, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 2015-2019 hanya mencapai 5,03 persen per tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi era SBY yang mencapai 5,72 persen per tahun.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia pada akhir 2024 tercatat sebesar 155,72 miliar dolar AS, meningkat hanya 39,21 persen dibandingkan posisi akhir 2014 yang sebesar 111,86 miliar dolar AS. Padahal, Indonesia mendapat tambahan dana dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 6,50 miliar dolar AS pada Agustus 2021. Sebagai perbandingan, selama era SBY, cadangan devisa meningkat hingga tiga kali lipat.

"Arus modal asing seharusnya bisa berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan eksternal Indonesia. Namun, kenyataannya, justru lebih banyak dana yang keluar dibanding yang masuk," tegas Awalil Rizky.