1 week ago
1
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja merupakan salah satu pilar dalam membantu pengentasan kemiskinan ekstrem. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 0,83%.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat terkecil sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah pesan untuk para pemangku kepentingan untuk menghapus tingkat kemiskinan ekstrem. Pertama, memaksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan. Ma'ruf Amin berharap pemerintah daerah (pemda) dapat menyusun program-program berdampak nyata dan berinovasi sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage jamsostek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pastikan regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun. Walaupun sekarang sudah 0,8%, tinggal sedikit lagi (dari target)," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Penganugerahan Paritrana Award di Plaza BP JAMSOSTEK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Kedua, ia meminta BPJS Ketenagakerjaan berinovasi agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan jaminan sosial semakin luas dan merata. Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja.
"Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil," ujarnya.
Ketiga, terkait edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jamsostek. Ma'ruf Amin meminta agar sosialisasi bisa dimasifkan sehingga para pekerja dapat memahami manfaat dan hak yang didapat dari program perlindungan sosial ini.
"Saya meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus memastikan agar seluruh pekerja, termasuk pegawai non-ASN, kepala dan perangkat desa, hingga kader kemasyarakatan, dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," kata Ma'ruf Amin.
(shc/ara)
