
IRAN mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan segera atas apa yang disebutnya sebagai “serangan sengaja rezim Israel” terhadap fasilitas nuklir Iran. Teheran memperingatkan agresi berkelanjutan ini dapat mengancam keamanan global.
Dalam surat resmi yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Dewan Keamanan, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menuduh Israel melanggar hukum internasional. Ia merujuk pada Resolusi DK PBB 487 (1981), yang mengecam serangan Israel terhadap reaktor nuklir Osirak di Irak pada 1981.
“Ancaman terbuka dari pejabat Israel untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap fasilitas nuklir damai Iran merupakan bahaya serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan harus bertindak sekarang,” tulis Iravani dalam surat yang dipublikasikan kantor berita resmi IRNA.
Gagalkan Diplomasi Nuklir
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyerang Iran untuk menggagalkan proses diplomasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat.
“Tujuan dari serangan kriminal Netanyahu, yang telah membunuh ratusan warga sipil tak berdosa termasuk perempuan dan anak-anak, adalah untuk menggagalkan kesepakatan antara Iran dan AS yang hampir tercapai,” kata Araghchi melalui unggahan di platform X, Senin (16/6).
Meski demikian, Araghchi menegaskan jika Presiden AS Donald Trump sungguh-sungguh ingin menghentikan perang dan membuka jalur diplomasi, maka “satu panggilan telepon dari Washington cukup untuk membungkam Netanyahu.” Ia menambahkan langkah tersebut bisa menjadi awal kembalinya dialog diplomatik.
Menurut sumber diplomatik kepada CNN, Iran telah memberi tahu Oman dan Qatar bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan pembicaraan dengan AS selama kota-kota di Iran masih berada di bawah serangan Israel, dan hingga respons dari Teheran dinyatakan tuntas.
Sejak April lalu, Iran dan AS telah menggelar lima putaran pembicaraan tidak langsung terkait program nuklir Iran. Namun pada Sabtu (15/6), Menteri Luar Negeri Oman menyatakan putaran keenam telah dibatalkan akibat eskalasi konflik. (CNN/Z-2)