DPRD DIY: Sekali Riset di Pemda DIY Habis Rp200 Juta, tapi Hasil Tak Sebanding

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD DIY dan bertujuan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi riset di wilayah tersebut.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, mengungkapkan bahwa selama ini anggaran riset daerah bisa mencapai ratusan juta rupiah, namun hasil yang diperoleh dinilai belum sebanding.

“Sekarang itu sebuah riset itu paling sedikit itu dengan biaya Rp 200 juta, sampai ratusan juta lah. Tetapi outcome dan output-nya kan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” kata Nur saat ditemui Pandangan Jogja, Selasa (2/7).

Melalui Raperda ini, DPRD ingin memberi landasan hukum agar pelaksanaan riset lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Salah satu poin penting adalah memberikan kewenangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY untuk menilai kelayakan usulan riset dan menolak topik yang tidak relevan.

Nur menyebut, selama ini terjadi tumpang tindih riset yang dibiayai anggaran daerah, bahkan beberapa riset mengkaji topik serupa tanpa menghasilkan temuan baru.

“Bahkan terjadi yang hanya riset, kajian, itu satu hal yang sama dilakukan oleh beberapa anggaran riset yang sama juga. Sehingga tidak mendapatkan sesuatu yang baru, outcomenya,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengarahkan tema riset agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), misalnya riset yang mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan DIY.

“Pemerintah daerah harus mengorkestrasi, terkait dengan judul yang akan diriset. Ini sesuai dengan RPJMD-nya Daerah Istimewa Yogyakarta,” jelasnya.

Ke depan, pendanaan riset juga diharapkan tidak hanya bergantung pada APBD. Nur mendorong pelibatan pihak ketiga, termasuk investor, untuk membiayai riset yang berkaitan dengan proyek mereka di wilayah DIY.

“Kalau mau ada investor membangun apa, harus melakukan riset. Kita membuka pihak-pihak ketiga agar turut melakukan kegiatan riset dengan biaya sendiri,” katanya.

Raperda ini menekankan prinsip riset yang tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta mampu menghasilkan inovasi baru yang mendukung daya saing daerah.

“Ketika membiayai sebuah riset betul-betul outcome itu ada dan betul-betul baru terhadap daya saing,” tegas Nur.