Kemenkeu Hitung Rencana LPG 3 Kg Ditetapkan Satu Harga Mulai 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam media briefing di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/10). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghitung rencana penetapan satu harga LPG 3 kilogram pada 2026. Penetapan harga ini sebagai upaya memitigasi kebocoran harga di masyarakat.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menjelaskan saat ini lembaganya masih akan mempelajari lebih dulu proposal resmi dari Kementerian ESDM.

"Pokoknya kalau subsidi nanti kita akan bayar. 2026 pokoknya lagi kita hitung," kata Luky kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Kamis (3/7).

Ia menekankan, hingga saat ini belum ada pembahasan detail bersama Kementerian ESDM mengenai kebijakan tersebut lantaran belum ada pengajuan proposal yang diterima.

"Kan yang siap di lapangannya kan bukan tempatnya kami. Sampai sekarang belum tahu,"

Meski begitu, Luky memastikan pemerintah siap menyiapkan anggaran untuk kebijakan tersebut. Ia menegaskan, kas negara saat ini dalam kondisi aman dan siap mendukung jika kebijakan itu benar-benar dijalankan.

Pekerja memasang segel LPG tabung tiga kilogram di SPBE Puri Sakti Energi Perkasa, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/7/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Pada tahun 2026, pemerintah masih menghitung anggaran subsidi LPG 3 kg yang direncanakan naik menjadi 8,31 juta metrik ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran LPG 3 kg dari Januari hingga Mei 2025 sudah mencapai 3,49 juta metrik ton.

Sampai akhir tahun, penyaluran diproyeksi bisa menyentuh 8,36 juta metrik ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024 yang tercatat 8,23 juta metrik ton.

Di sisi lain, belanja subsidi energi pemerintah hingga semester I 2025 tercatat sudah mencapai Rp 66,9 triliun. Luky menyebut, pemerintah tetap akan memenuhi kebutuhan subsidi sesuai dengan realisasi penyaluran.

"Ya pokoknya kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi," kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan kebijakan LPG 3 kg satu harga bisa mulai berlaku pada 2026 mendatang. Kebijakan ini bakal diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih dibahas.

"Untuk LPG Perpres-nya kami lagi bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," jelas Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (2/7).

Bahlil juga mengungkapkan, subsidi energi untuk LPG 3 kg setiap tahunnya terus membengkak di kisaran Rp 80-87 triliun. Penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memperbaiki skema subsidi.

Senada, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut harga LPG 3 kg di tiap daerah saat ini sangat bervariasi, bahkan bisa mencapai Rp 50.000 per tabung karena rantai pasok yang panjang dan tingginya markup di lapangan.