Produsen Minyak Nabati Usulkan Penyaluran Langsung Minyakita ke Warga tak Mampu

Warga antre membeli minyak goreng saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mejobo, Kudus, Jawa Tengah.(ANTARA/Yusuf Nugroho)

GABUNGAN Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) merekomendasikan penyaluran minyak goreng rakyat atau Minyakita didistribusikan langsung oleh Bulog, ID Food, dan PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang kurang mampu. Langkah itu untuk menjaga harga jual Minyakita agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp15.700 per liter.

Menurut Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, pemerintah bisa menjalankan sesuai dengan mekanisme pasar yang sudah ada, namun dalam jumlah yang terbatas.

"Jadi terkait dengan harga Minyakita ini, dijalankan sesuai mekanisme pasar saja, tidak perlu diatur-atur. Kepada masyarakat yang kurang mampu, diberikan dana bantuan langsung tunai (BLT). Catatan dan nama orang tersedia di tiap kecamatan, dan jumlahnya juga terbatas," ujarnya, Minggu (6/7).

Ia memaparkan, harga jual Minyakita ditentukan oleh tiga faktor, yakni harga bahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan biaya angkut ke pabrik pengolahan, biaya pengolahan dari CPO ke minyak goreng ditambah pengemasan, serta biaya distribusi dari produsen sampai ke konsumen.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan 68% pabrik minyak goreng berpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, kata Sahat, pengaturan ulang skema distribusi tidak akan banyak berpengaruh terhadap harga Minyakita.

"Minyakita merupakan sebuah strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi. Produk ini ditujukan bagi masyarakat kecil dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter," terangnya.

Ia memberi contoh, di negara lain, pemerintahnya cukup menyampaikan harga minyak goreng yang disalurkan melalui pasar tradisional serta jumlah potongan harga per liternya.

Toko penjual atau pengecer mencatat harga jual ke pembeli, dengan disertai bukti penjualan. Selisih harga yang dijual kepada masyarakat kecil bisa langsung ditagihkan ke pemerintah. Dengan demikian, polemik harga minyak goreng untuk rakyat minim terjadi.

Sumber pendanaan untuk pembayaran tersebut bisa diambil dari Dana Potongan Ekspor Minyak Sawit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

"Ada jalan sederhana, beli Minyakita dari produsen minyak goreng dengan harga pasar. Mereka salurkan ke masyarakat tertentu melalui PT Pos dan selisih harga beli dari produsen dengan harga jual ke konsumen tertentu ditutup atau dilunasi dari BPDP," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan pihaknya sedang membuat kajian terkait dengan pola distribusi Minyakita. Kajian itu dibuat untuk menekan harga Minyakita yang kini masih di atas HET.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 4 Juli 2025, harga rata-rata nasional Minyakita sebesar Rp16.700 per liter.

"Sekarang lagi dibahas, jadi sekarang ini lagi dibuat kajian. Kajian seperti apa pola distribusi yang pas. Kita cari jalan keluarnya biar Minyakita cepat turun," katanya, Jumat (4/7). (Ant/E-1)