Regulasi KUR Perumahan Ditargetkan Rampung Akhir Juli

Permen pemanfaatan KUR perumahan(Dok. BP Tapera)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2025.

Regulasi ini dinilai krusial sebagai dasar pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat, terutama menjelang penyaluran dana dari lembaga pembiayaan Danantara ke sektor perumahan.

“Kami akan bekerja cepat untuk menyelesaikan peraturan menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya rampung akhir Juli ini," kata Ara, sapaan akrabnya dalam keterangan resmi, Kamis (3/7)

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, pemerintah menaikkan plafon KUR  perumahan hingga Rp5 miliar, khusus ditujukan bagi pelaku usaha atau kontraktor berskala kecil dan menengah. Kriteria yang ditetapkan meliputi usaha dengan modal maksimal Rp5 miliar atau omzet hingga Rp50 miliar. Dana ini ditujukan untuk membiayai pembangunan sekitar 38–40 unit rumah tipe 36, dengan tenor pinjaman antara 4 hingga 5 tahun.

Maruarar menegaskan kebijakan KUR perumahan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat realisasi program perumahan rakyat yang layak dan terjangkau.

“Program 3 Juta Rumah ini akan terus kita dorong untuk membangun dan merenovasi hunian masyarakat secara masif dan terstruktur," ucapnya.

Koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat untuk memastikan sinergi dalam menyusun dan menjalankan program yang benar-benar pro-rakyat. 

Di sisi lain, dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun disebut menjadi kabar baik bagi ekosistem perumahan nasional. Dana ini diharapkan mempercepat pembangunan rumah yang berkualitas, layak huni, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun menjadi angin segar bagi seluruh ekosistem perumahan," pungkasnya. (Z-10))