Dituduh Berbohong Soal Pasok Senjata ke Israel, Inggris Ngeyel Membantah

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Pemerintah Inggris bersikeras bahwa "tidak ada bukti" genosida di Gaza karena menghadapi tantangan hukum atas keterlibatannya yang berkelanjutan dalam program jet tempur F-35.

Sebagian di antaranya dikatakan akan digunakan oleh Israel dalam serangannya terhadap daerah kantong Palestina yang terkepung.

Dikutip dari Middleeastmonitor, Kamis (15/5/2025), pengacara pemerintah membuat klaim tersebut pada pembukaan kasus pengadilan tinggi yang diajukan oleh kelompok hak asasi manusia Palestina, Al-Haq dan Global Legal Action Network, dengan dukungan dari Amnesty International, Oxfam, dan Human Rights Watch (HRW).

Penasihat hukum Al-Haq, Raza Husain KC, memperingatkan pengadilan bahwa kasus ini terjadi dengan latar belakang bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza, yang ekstremitasnya sulit untuk disampaikan dengan kata-kata.

Lebih dari 52 ribu warga Palestina telah terbunuh sejak Oktober 2023, termasuk setidaknya 15 ribu anak-anak, dan setidaknya 1,9 juta orang mengungsi berkali-kali.

Meskipun demikian, pengacara pemerintah Inggris menegaskan bahwa "tidak ada bukti"

bahwa Israel menargetkan perempuan atau anak-anak dan menyarankan tidak ada kewajiban hukum saat ini untuk mencegah genosida kecuali jika terbukti terjadi.

Mereka mengklaim bahwa militer Israel telah melakukan upaya untuk membatasi kerugian insidental terhadap warga sipil dan mengatakan bahwa kemungkinan bahwa komponen Inggris telah digunakan di Gaza "sangat kecil".

Pengacara pemerintah berargumen bahwa Inggris harus terus memasok suku cadang untuk jet tempur F-35, meskipun telah menangguhkan ekspor senjata lainnya ke Israel.

BACA JUGA: Negara Islam yang Ditakuti Israel Ini Peringkat ke-4 Hasil Tes IQ Tertinggi Dunia

Suku cadang ini dibagikan melalui rantai pasokan global yang digunakan oleh negara-negara NATO, dan pemerintah berpendapat bahwa menghentikan keterlibatan Inggris dapat mengganggu kerja sama militer antara negara-negara sekutu.

Pemerintah memperingatkan bahwa hal ini dapat melemahkan kemampuan NATO untuk menanggapi ancaman seperti perang Rusia di Ukraina.