REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji merespons program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang akan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Wihaji, menghormati keputusan Gubernur Jabar tersebut sebagai salah satu cara untuk mendidik anak-anak, namun ia menekankan pentingnya mengurai sebab kenakalan pada anak.
"Setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu kan pasti ada sebab, yang kita urai adalah sebabnya. Jadi, tugas saya itu kan mencegah dan mengubah perilaku," kata Wihaji, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, persoalan mendidik anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu lembaga atau instansi. Tetapi, kerja bersama yang memerlukan kolaborasi untuk mencari akar masalah sehingga dapat diatasi bersama-sama.
"Tentu itu tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian, maka yang perlu diurai adalah kenapa, kalau sudah (ketemu) kenapa, baru kita jawab, karena kalau enggak, repot. Kalau saya ditanya itu, yang penting setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu adalah suatu peristiwa, sebabnya apa? Setelah itu, sebab itu baru kita urai satu-satu," ujar Wihaji.
Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer. Hasan menekankan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ucap Hasan.
Hasan mengimbau agar masyarakat tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru ini, tetapi mengkritisi secara bersama-sama.
Dia menyarankan untuk memantau terlebih dahulu keberhasilan program ini yang telah berjalan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
sumber : Antara