Kunjungan Kerja ke IPB, Komisi IV DPR Jaring Masukan Revisi UU Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR, melakukan kunjungan kerja ke kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Kamis, 8 Mei 2025. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait dengan revisi atas UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

“Hari ini kami telah melakukan kunjungan kerja di Kampus Institute Pertanian Bogor (IPB), dengan tujuan untuk diskusi, dan mendengar pendapat dari para guru besar, dosen maupun mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU No 18 Tahun 2012 Tentang pangan yang sementara digodok di Komisi IV DPR”, ujar Firman Soebagyo, anggota Panja RUU Pangan di sela-sela kunjungan.

Ia juga menyampaikan, forum diskusi yang dibuka Wakil Rektor IPB dihadiri delapan profesor, para dosen dan mahasiswa telah berjalan dengan lancar dan sangat berbobot.

‘’Kami mendapatkan sejumlah masukan dari para profesor terkait materi usulan revisi UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan pandangan serta masukan ini akan menjadi referensi kami dari Panitia Kerja dalam menyusun NA dan RUU,’’ ujarnya, dikutip Sabtu (10/5/2025). 

Firman berharap, kelak ini menjadi produk UU berkualitas yang dapat menjawab problem dan tantangan pangan kedepan dalam mewujudkan Swasembada Pangan. Ia juga menjelaskan, beberapa isu yang menjadi materi diskusi dalam forum diskusi tersebut.

Menurut dia, dalam diskusi bersama profesor dibahas beberpa isu seperti pentingnya kedaulatan pangan, diversifiaksi dan substitusi pangan, penormaan MBG dalam UU dengan ketentuan standar MBG, transformasi Bulog dan mendorong ikan sebagai salah satu alternatif pemenuhuan mutu gizi dan protein dalam program MBG.

Anngota DPR dapil Jateng III ini juga meminta agar pemerintah harus selalu membuka diri, serta membangun kerja sama dengan kampus untuk melakukan penelitian dan riset tentang kebijakan pangan dan hasil riset jadi pegangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

‘’Penting kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi, selanjutnya juga pemerintah harus berkomitmen mengiplementasikan hasil riset dan penelitian dari kampus untuk deversifiasi dan substitusi pangan,’’ katanya menegaskan.