Populer: Pajak Toko Online Resmi Berlaku; Revitalisasi Stasiun Duri

Pekerja menawarkan produk dagangannya secara daring melalui aplikasi E-Commerce di Thamrin City, Jakarta, Senin (30/6/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Berita soal resmi berlakunya aturan pungutan pajak untuk pedagang online yang ada dalam e-commerce, jadi yang paling ramai dibaca di kumparanBisnis.

Selain itu, ada juga soal usulan merevitalisasi Stasiun Duri yang dianggap sudah sangat padat. Berikut rangkumannya.

Aturan Pajak Toko Online Resmi Berlaku

Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut, Penyetor, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beleid tersebut telah diundangkan hari ini, Senin (14/7).

Dalam Pasal 2, Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh para pedagang online melalui perdagangan di e-commerce.

Pungutan pajak bagi para pedagang online yang diberlakukan adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran pungutan PPh 22 tersebut adalah 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan.

Suasana di Stasiun Duri dan Stasiun Grogol pada Minggu (1/6/2025). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Revitalisasi Stasiun Duri

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar Stasiun Duri kembali direvitalisasi. Stasiun ini disebut sudah semakin padat.

Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, mengatakan proses revitalisasi stasiun KRL dimulai dengan kajian dan pengusulan oleh KAI Commuter sebagai operator, baru kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Stasiunnya untuk transit, untuk flow sudah tidak memenuhi syarat, kemudian perlu dilakukan penambahan kapasitas dan sebagainya, kita berikan data-data sehingga pemerintah yang merencanakan," jelasnya saat konferensi pers, Senin (14/7).